by

Kadin Sidoarjo: Jangan Buat Informasi Hoaks Pendampingan TP4D Kejaksaan

SIDOARJO – Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Sidoarjo, H Imam Sugiri menyayangkan munculnya beberapa informasi hoaks kepada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D Kejaksaaan Negeri Sidoarjo dalam proses pendampingan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Imam Sugiri yang juga berprofesi sebagai Kontraktor ini menyayangkan adanya tuduan yang mengarah pada informasi hoaks terkait adanya TP4D Kejari Sidoarjo dalam mendampingi pembangunan di Kota Delta.

Sebab Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak bisa serta-merta melakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan tanpa adanya permintaan dari pihak atau instansi (Dinas) pemilik proyek atau pemilik program pembangunan itu.

“Yang namanya TP4D itu kan merespons permintaan institusi yang ada. Dan TP4D hanya bertugas mengawal dan mengamankan agar proses awal hingga selesai proyek berjalan sesuai program dan tidak ada kerugian keuangan negara atau korupsi.

Jadi salah dan tidak benar jika ada informasi hoaks yang menuduh TP4D bisa mempengaruhi pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pemenang pengerjaan proyek. Saya tegaskan itu berita bohong, hanya ingin menjelekkan nama Kejaksaan saja,” kata Imam Sugiri , Senin (8/10/2018).

Imam Sugiri mengungkapkan jika tim TP4D jelas tidak masuk ke ULP karena Pokja ULP bekerja dengan mekanisme sesuai Undang-undang yang ada. Tapi dirinya tidak menampik jika ada oknum ULP yang bermain demi memenangkan salah satu kontraktur dalam suatu  proyek.

“Ini pengalaman saya sebagai kontraktor, saya pernah ikut menawar pengerjaan proyek di Pemkab Sidoarjo. Dari urutan pemenang, PT saya diurutan pertama layak menang karena dokumen saya lengkap sesuai peraturan. Tapi tiba-tiba saya dikalahkan dengan alasan satu hal, setelah saya telusuri, ada dugaan saya yang mengarah adanya permainan pihak ULP dengan pihak rekanan dalam memenangkan salah satu kontraktor tersebut. Itu faktanya, jadi tidak mungkin Kejaksaan bisa ikut campur dalam memenangkan proyek kepada kontraktor tertentu. ULP tidak bodoh dan tidak mau terbongkar permainanya,” ungkapnya.

Pemilik PT. Yang Andalan Utama ini berharap pihak Kejari Sidoarjo juga memantau kinerja ULP Pemkab Sidoarjo yang sudah banyak dikeluhkan oleh pihak rekanan karena kinerjanya tersebut.

“Kejari Sidoarjo juga harus memantau kinerja ULP Pemkab Sidoarjo tersebut. Jangan sampai ada kecurangan disana,” harapnya.

Imam Sugiri menambahkan, tujuan adanya TP4D Kejaksaan adalah mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan serta pembangunan di Pemerintah Pusat hingga di Pemerintah Daerah.

Pembentukan tim TP4 pusat, TP4D di Pemerintah Daerah ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat di daerah bakal dipidanakan jika salah memanfaatkan anggaran dari pusat untuk wilayahnya. Akibatnya, penyerapan anggaran pemerintah menjadi rendah dan pembangunan pun tersendat.

TP4D Kejaksaan bertujuan merubah stigma pejabat jangan takut dalam menyerap anggaran dalam pembangunan di daerahnya. Dengan adanya pendampingan tersebut maka target pembangunan di suatu daerah akan terlaksana dan berhasil. Sudah tidak waktunya pejabatnya takut dikriminalisasi lah, takut disidik lah dalam proses pembangunan di daerahnya. Karena TP4D akan mengawal proses sejak awal hingga akhir proses pembangunan di daerah yang mengandeng TP4D, tentu jika ada kesalahan atau salah dalam proses akan diinggatkan oleh pihak Kejaksaan. Jika bandel dan berujung pada kerugian negara atau korupsi, kan tetap akan ditindak tegas oleh Kejaksaan,” ucap Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo, H Imam Sugiri.

Source: kejari-sidoarjo.go.id

Comment

News Feed